Pengadaan Laptop Tidak Sesuai, Pemkot Ajukan Gugatan Perdata Pada Penyedia

79

 

Pemerintah Kota Madiun akan mengajukan gugatan perdata atas ketidaksesuaian spesifikasi 4.880 laptop dengan anggaran Rp.35,7 miliar yang dipesan di PT. Pins Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan mulai melayangkan surat pemutusan kontrak sejak 31 Desember 2021 lalu.

Wali Kota Madiun, Maidi saat konferensi pers selasa (04-01-2022) di Balaikota menyatakan jika penyedia tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian kontrak pengadaan laptop merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12/2021. Meski begitu, untuk pengajuan gugatan ke pengadilan, masih dirapatkan kembali dengan bagian hukum dan tim penasihat hukum (TPH).

Seperti diketahui, program laptop gratis di Kota Madiun jilid II yang sedianya didistribusikan ke siswa SD dan SMP, bulan ini terpaksa terhenti. Ini setelah 4.880 laptop yang dipesan Pemkot ke PT Pins Indonesia terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pada kontrak melalui e-katalog. Ketidaksesuaian ini membuat pemkot madiun harus menolak hasil pengadaan dan akan menempuh gugatan.

 

Anda mungkin juga berminat
Loading...