DPRD Ponorogo adakan sidang paripurna membahas RPJMD dan Rapat Komisi DPRD Ponorogo.

38

DPRD Ponorogo mengadakan sidang paripurna membahas tentang jadwal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga rapat komisi-komisi DPRD Ponorogo Senin (12 April 2021). Sidang paripurna dipimpin oleh Dwi Agus Prayitno selaku Wakil Ketua DPRD Ponorogo dan dihadiri oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Lisdyarita dan juga para Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Ponorogo.
“Agenda pada hari ini ada dua, yang pertama perubahan jadwal DPRD pada bulan April karena kemarin tanggal 5 April kita sudah membuat jadwal bahwa hari ini kita sudah membahas RPJMD, kedua penyampaian nota Bupati terkait Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Bupati tahun 2021-2026, proses pembahasan disepakati perubahan jadwal, akhirnya jadwal pada hari ini adalah 1 penyampaian nota Ranwal RPJMD Bupati, kemudian pansus untuk mencermati isi dari RPJMD yang di situ memuat visi misi bupati yang disampaikan ketika kampanye kemarin baik lisan maupun tertulis untuk dimasukkan di RPJMD karena itu memenuhi Permendagri pasal 40 ayat 1 dan ayat 2”, kata Dwi Agus Prayitno Wakil Ketua DPRD Ponorogo kepada Reporter Ge FM Madiun.
Lebih lanjut Dwi Agus Prayitno menambahkan Pansus terbentuk 4, yang beranggotakan komisi-komisi untuk mempercepat proses. Adapun Pansus A dari Komisi A dengan anggotanya dari komisi A, pansus B anggotanya Komisi B, pansus C anggotanya dari komisi C, dan pansus D anggotanya dari komisi D. Dalam persidangan tersebut Sudah disepakati pimpinan Pansus yang pertama Pansus A ketua Dwi Agus Prayitno, wakil ketua dari ketua komisi A, sekretarisnya sekretaris komis A. Pansus B ketuanya Sunarto SPD, wakil ketua dari ketua komisi B dan sekretaris dari komisi B. Pansus C ketuanya H Misri Efendi, wakil ketua komisi C dengan sekretarisnya komisi c. Pansus D ketuanya Anik Suharto s.sos wakilnya ketua komisi D dan sekretarisnya dari komisi D.
Menurut Permendagri 86 dan juga mengacu undang-undang nomor 5 tahun 2015 kata Dwi, Bupati harus menyampaikan rancangan awal 40 hari setelah dilantik. Diharapkan dari pemerintah daerah bisa memenuhi ketentuan peraturan di perundangan-undangan baik undang-undang nomor 8 tahun 2015 dan Permendagri 86 tahun 2017, nantinya visi misi semuanya yang disampaikan ketika kampanye dimasukkan dalam RPJMD agar harapan masyarakat sesuai visi misinya untuk kepentingan masyarakat terealisasi. (Adv – Nasrudin – Reporter Ponorogo)

Anda mungkin juga berminat
Loading...