Tunggakan Pajak Cukup Tinggi, Dewan Dukung Langkah Hukum

117
source pindainews.com

DPRD Kabupaten Madiun menyoroti masih adanya tunggakan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) senilai Rp 9,8 miliar tersebar di 64 desa. Dewan mendukung langkah aparat penegak hukum menindak oknum yang menyalahgunakan uang pajak.

 

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun Budi Wahono, regulasi pelunasan PBB P2 sudah secara jelas dan tegas diatur yakni antara bulan April hingga akhir bulan September setiap tahun. Tapi kenyataannya, malah muncul tunggakan dengan nilai signifikan. Pihaknya meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk pro aktif dan inovatif agar tunggakan PBB-P2 bisa terserap. Sisi lain, perlunya perbaikan sistem dalam rangka pencegahan penyalahgunaan. Sejauh ini, tata kelola PBB masih konvensional. Termasuk upaya langkah hukum jika diperlukan.

 

Sementara, Plt Kabid Penagihan dan Pembukuan Bapenda Kabupaten Madiun R Widyasmoro kepada wartawan mengatakan, jika tunggakan PBB P2 masih nyantol ditangan oknum puluhan perangkat dan oknum kepala desa. Tunggakan sebesar Rp9,8 miliar itu terhitung dari tahun penagihan 2013 ke bawah sampai dengan 2020 atau sekitar 7 tahun berjalan. Hal ini sesuai dengan berita acara hasil evaluasi Bapenda terkait piutang pajak daerah.

Anda mungkin juga berminat
Loading...