Tunggakan PBB Di Kab. Madiun Tembus Rp. 9,7 Miliar

13

Tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Madiun mencapai Rp 9,7 miliar terhitung mulai tahun 2013 lalu hingga tahun 2020. Sekretaris Bapenda Kabupaten Madiun Ari Nursurahmat mengatakan, pihaknya telah memanggil perwakilan pejabat desa ke kantor dinas untuk melakukan optimalisasi realisasi penarikan piutang daerah tersebut. Sebab dari tahun ke tahun masih menyisakan dengan jumlah yang cukup besar.

Dengan adanya upaya optimalisasi diharapkan ada pergerakan dari realisasi tunggakan semakin minim dan semakin kecil, karena itu sangat penting sehingga bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihaknya juga berusaha untuk memetakan dari posisi piutang, apakah ada SPPT yang wajib pajak (WP) sulit dicari, WP ada tidak mau bayar atau WP sudah bayar tetapi ada kendala di penyetoran.

Upaya optimalisasi realisasi penagihan piutang PBB dengan memanggil perangkat desa yang bersangkutan tersebut dilaksanakan sejak tanggal 8 Januari hingga 15 Januari oleh tim Bapenda didampingi Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Polres Madiun.

Anda mungkin juga berminat
Loading...